Kinerja Pemerintah Pekon Dalam Mencapai Good Governance
Abstract
Tata kelola pemerintahan dapat dikatakan baik jika pada saat penyelenggaraan kebijakannya menerapkan prinsip good governance. Good governance ialah sebuah pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dalam upayanya mencapai good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indikator penerapan prinsip good governance, pemerintah Pekon Menggala belum optimal. Hal ini dikarenakan 1) belum terealisasinya program perbaikan jalan, pembangunan pos ronda, dan tempat pembuangan sampah, 2) menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, 3) melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, 4) menyediakan pelayanan kesehatan gratis. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah agar dapat mencapai good governance.
References
Dwiyanto, A. (2006). Reformasi Birokrasi Publik Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
Firmansyah, I., & Rahmawati, P. D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Value for Money terhadap Good Government Governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. Competitive, 15(1), 60–74.
Heriyanto, A. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2015).
Indriana. Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Skripsi. (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).
Indriana, & Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Equilibrium, 8(1), 19-26.
Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan W-Musrenbang. Jurnal Manajemen Pembangunan, 5(2), 95-115.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Maryam, N.S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. JIPSI: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 6(1), 1-18.
Nurrujaliana. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja ASN pada Bagian Biro Humas Protokoler di Kantor Gubernur Provinsi. Skirpsi. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi. Jurnal Katalogis, 5(3), 190-200.
Rahayu, I., & Hendaris, R. B. (2022). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat). Nusantara, 9(8), 2869-2879.
Rossae, A. Good Governance dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kelagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019).
Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
Simbolon, A.S. Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Skripsi. (Bogor: Universitas Pakuan, 2022).
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
