Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis

Ayu Novita  Sari M; Yusuf  DM; Rudi  Pardede

doi:10.46730/japs.v5i1.152

Ayu Novita Sari M Universitas Lancang Kuning
Yusuf DM Universitas Lancang Kuning
Rudi Pardede Universitas Lancang Kuning

DOI: https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.152

Abstract

The perpetrators of theft in Bengkalis Regency did not commit theft above Rp. 2,500,000.00 so that detention could not be carried out. The purpose of this research is to analyze how Law Enforcement Against Theft Offenders in the Legal Area of the Pinggir Police Sector of Bengkalis Regency is seen from sociological law. Based on the results of the study, it is known that Law Enforcement has not gone well because there are still criminal acts of theft, because the perpetrators of theft know that there is a minimum theft limit of Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah), while the stolen gold and money items range from Rp. 1,000,000 (one million rupiah) to Rp. 2,000,000 (two million rupiah). Obstacles in Law Enforcement Against Theft Perpetrators are the minimum number of police officer personnel, lack of facilities and infrastructure, and lack of public awareness of legal knowledge. Efforts to overcome these obstacles that the need for adjustment of the rule of law with the times, the need for the number of police officer personnel, the need for facilities and infrastructure, and the need for public awareness of legal knowledge.

References

Arief, Barda Nawawi. 2022. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media.
Atmosudirjo, Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Basah, Sjahran. 1992. Perlindungan Hukum Atas Sikap Administrasi Negara. Bandung: Alumni.
Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Chazawi, Adami. 2006. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayumedia Publishing.
Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Fachruddin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni.
Gultom, Binsar. 2012. Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
HR, Ridwan. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawaki Press.
Ilham, Bisri. 2004. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada.
Indrohato. 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Jamilah, Firotin. 2000. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Dunia Cerdas.
Kantaprawira, Rusadi. 1998. Hukum Dan Kekuasaan. Yogyakarta.
Kurniawan, Farit. 2011. Pertanggung Jawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa. Surabaya: UPN.
Kusumaatmadja, Mochta, and Arief Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: PT Alumni.
Lim, Denis Juan. 2023. “STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN UMUM KARAOKE KOTA PEKANBARU.” Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial 4(3):111–18.
M.Hadjon, Philipus. 1997. “Tentang Wewenang.” Jurnal Pro JustisiaYuridika No .5 dan:1.
Mahendra, Adam Prima. 2020. “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif.” Jurnal Jurist-Diction 3(4):1153–1178.
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Mulyadi, Mahmud. 2008. Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Jakarta: Pusaka Bangsa Press.
Niniek, Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
Nola, Luthvi Febryka. 2014. “Keadilan Restoraif Tindak Pidana Anak.” Info Singkat Hukum Volume VI:2.
Raharjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiarto, Umar Said. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika.
Thalib, Abdul Rasyid. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Zulkarnain, Deska. 2021. “Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujukan Kota Layak Anak.” Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial 2(1):46–56.