Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2012 Pasal 34 Tentang Tertib Sosial Di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang
DOI:
https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.294Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Ketertiban Sosial, Peraturan Daerah, Komunikasi Publik, Sidenreng RappangAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08 Tahun 2012 Pasal 34 tentang tertib sosial di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan rumus Yamane, sehingga diperoleh 97 responden dari total populasi 3.682 jiwa. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2012 Pasal 34 di Kelurahan Rappang secara umum berada dalam kategori baik, dengan rata-rata persentase 68% (cukup baik). Kendala utama terletak pada aspek ketepatan kebijakan, yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi dengan nilai 70% (baik), yang menunjukkan pentingnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan agar penetapan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta meningkatkan intensitas sosialisasi guna memperkuat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku
Referensi
Alamsyah, K., Prastiwi, N., & Salamah, U. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi.
Amma, G. M., Bagus, N., & Suprojo, A. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn. Lenvari: Journal Of Social Science, 2(1), 1–7. Https://Doi.Org/10.61105/Jss.V2i1.96
Atthahara, H., & Faizal Rizki, M. (2019). Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang. Https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Ijpp/Index
Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar Abstrak.
Husaini, R. (2023). Implementasi Program Perluasan Jangkauan Umkm Di Kabupaten Balangan. In Jurnal Riset Ilmiah (Vol. 2, Issue 6).
Idris, I., Hanum, Z., & Wahyudi, D. (2015). Analisis Ekuitas Merek Ponsel Samsung Sebagai Usulan Untuk Membidik Segmentasi Baru Di Kota Medan. In Jurnal Bisnis Administrasi (Vol. 04).
Ishak, W. (2019). Analisis Kinerja Dprd Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu.
Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado. Jurnal Governance, 1(2), 2021.
Karmelia. (2020). Implementasi_Nilai_Nilai_Pancasila_Melal.
Kartini, D. S., & Mulyawan, R. (2015). Konsistensi Antara Program Partai Dengan Kebijakan Publik Di Kabupaten Bandung (2011-2015). 1(2).
Kurniawan, Dt. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn.
Ramadhan, & Arifianti, R. (2019). Implementasi E-Government Di Kota Tangerang Menjadi Smart City (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live).
Ria Safitri. (2019). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai ( E Warong) Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
Wahyuningsih. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun2019.
