Penyediaan Sistem Informasi Menejemen Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Dalam Mendukung Kebijakan E-Government Pada Tahun 2019
DOI:
https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.8Kata Kunci:
Kebijakan; E-Government; Sistem Informasi ManajemenAbstrak
Kebijakan E-Government adalah untuk mengurangi penggunaan sistem manual atau penggunaan kertas
dalam layanan apapun. Adanya kebijakan teknologi informasi dalam lingkungan pemerintah diharapkan
dapat mewujudkan e-Government yang transparan dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk
mengetahui penyediaan sistem informasi manajemen Officer pada personil badan dan pengembangan
sumber daya manusia Pekanbaru dalam mendukung kebijakan e-Government pada tahun 2019 dan 2.)
Mengetahui faktor pendukung yang memberikan informasi kepada petugas manajemen sistem pada badan
personalia dan pengembangan sumber daya manusia Pekanbaru City dalam mendukung kebijakan e-
Government pada tahun 2019. Metode yang digunakan dalam studi ini menggunakan pendekatan
kualitatif, jenis penelitian adalah studi literatur di mana sumber data yang Diperoleh dari produk hukum,
jurnal artikel, dokumen terkait dan sumber media massa. Penelitian dilakukan pada badan personalia dan
pengembangan SDM. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan program manajemen sistem informasi
yang diimplementasikan oleh badan personalia dan pengembangan sumber daya manusia selain
mewujudkan pemerintah berbasis e-Government juga mendukung kebijakan Walikota Pekanbaru.
Adanya dukungan e-Government dalam penyediaan sistem informasi manajemen staff di badan
personalia dan pengembangan sumber daya manusia Kota Pekanbaru.
Referensi
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: ALFABET.
Arrofik Zulkarnaen, & Anggraini. (2016). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Menggunakan Framework Cobit 4.1 (Studi Kasus: Kementerian Agama Kantor Kota Pekanbaru). Jurnal Rekayasa Dan Menejemen Sistem Informasi, II(2).
Haryono. (2017). Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian On-Line Untuk Mewujudkan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Karangan (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Karanganyar). Pasca Sarjana Hukum, V(1).
Maria Ketty Djawa, & Durinta Puspasari. (2015). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Untuk Mendukung E-Government Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. Pendidikan Ekonomi.
Natasurya, R. (2014). Penerapan Kebijakan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. Ilmu Pemerintahan, II(1).
Nia Karniawati, & Romi Rahmadani. (n.d.). Analisis Kebijakan Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). Majalah Ilmiah UNIKOM, VII(2).
Novi Prisma Yunita, & Rudi Dwi Aprianto. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia : Analisis Website. Seminar Nasional Tekhnologi Informasi dan Komunikasi.
Richardus Eko Indrajit, Dudy Rudianto, & Akbar Zainuddin. (2005). e-Government In Action Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Simpeg.Pekanbaru.go.id. (n.d.). SIMPEG Kota Pekanbaru. Retrieved Desember 13, 2019, from (https://simpeg.pekanbaru.go.id)
Sore. B, Unddin, & Sobirin. (2017). Kebijakan Publik. Makassar: CV SAH MEDIA.
Sri Mulyani, & dkk. (2018). Sistem Informasi Akuntasi Aplikasi Di Sektor Publik. Bandung: UNPAD PRESS.
Vita Elysa, & dkk. (2017). Implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Di Indonesia. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka (repository.ut.ac.id).
Wahyu, K. d. (2012). Implememtasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. Xi(1).
Wasiah Sufi, & Dwi Herlinda. (2017). Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. Niara, IX(2).
Yudho Giri Suhcayo, & dkk. (2013). Kerangka Kerja Interoperabilitas E-Government Indonesia. Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika (http://www.aptika.kominfo.go.id).
Yulia Djahir, & Dewi Pratita. (2014). Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: deepublish.
Dokumen:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 158 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Kepegawaian Daerah.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2018.
