Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi

  • Dedy Kurniadi Universitas Lancang Kuning
  • Pebriana Marlinda Universitas Lancang Kuning
  • Trio Saputra Universitas Lancang Kuning

Abstract

Penelitian ini menganalisis Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat Pendifusian sebuah kebijakan serta penerapannya dan juga untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan singingi terkait Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin. Penelitian ini menggunaka metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Maggetti : pembelajaran, persaingan, peniruan, pemaksaan.hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penangggulangan penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi pasca Undang-undang 23 tahun 2014. Pada kenyataannya pemerintah kabupaten masih menggunakan kebijakan lama sebelum ada nya Undang-undang 23 tahun 2014 yaitu masih menggunakan peratuan bupati nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut dianggap menyalahin semangat otonomi daerah yang menuntut daerah mampu mengelolah rumah tangganya sendiri. Karena kewenangan pemerintah daerah dalam mengelolah izin usaha pertambangan dialihkan kepemerintah provinsi

References

Andhika, Lesmana Rian.2018. Difusi kebijakan upaya fundamental kebijakan pemerintah daerah. Matra pembaru, 2 (1) :15-25. DOI:10.21787/mp.2.1.2018.15-25
Baybeck, B., Berry, W.D., & Siegel, D.A 2011. A Strategic theory of policy diffusion via intergovernmental competition. The journal of politics, 73(1), 196-210. Doi:10.1017/S0022381610000988.
Gilardi, F.2005. The institutional foundations of regulatory capitalism: the diffusion of independent regulatory agencies in Western Europe. Annals of the American Academy Of Politicl and Sosial Science, 598(1) :84-101
Gilardi, F. 2016. Four Ways We Can Improve Policy Diffusion Research. State Politics & Policy Quarterly, 16(1), 8-21. Doi:10.1177/1532440015608761
Graham, Erin R., Charles R. Shipan, and Craig Volden.2013. The diffusion of policy diffusion research in political science. British journal of political science 43 (3) : 673-701.
Hajaroh, Mami. 2011. Difusi kebijakan pengarusutamaan gender pada individu. Jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan, 15(2),342-368. Doi: https://doi.org/10.21831/pep.v15i2.1101.
Indiahono,dwiyanto 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
Maggetti, M., & Gilardi,F.2015. Problems (and solutions) in the measurement of policy diffusion mechanisms. Journal of public policy, 00(0), 1-21. Doi :10.1017/S0143814X1400035X
Roges, Everett M. 1971. Diffusion Of Innovations Third Edition: New York: Free Press
Rogers, E. M. 1995. Diffusion Of Innovations (4th Ed.). New York: The Free Perss
Rusli, budiman.2014. Kebijakan Publik Membangun Kebijakan Publik Yang Responsif. Hakim Publishing. Bandung
Shipan, C.R. 7 Craig volden. 2006. Bottom-up federalism: the diffusion of antismoking policies from U.S. cities to states. America journal of political science, 50(4) : 825-843
Sugiyono.2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung
Tews, Krestin. 2005. The Diffusion Of Enviromental Policy Innovations: Cornerstones Of An Analytical Framwork. European environmemnt eur. 15,pp : 63-79
Volden, C., Ting, MM., & Carpenter,D.P. 2008. A Formal Model Of Learning And Policy Diffusion. The american political science review, 102(3), 319-323. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/27644523.
Yin, Robert.2015. Studi Kasus Desain Dan Metode. Rajawali Pers. Jakarta
Published
2022-04-30
How to Cite
Dedy Kurniadi, Pebriana Marlinda, & Trio Saputra. (2022). Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 3(1), 1-9. https://doi.org/10.46730/japs.v3i1.57
View
Abstract viewed = 240
Download
downloaded = 0