Evaluasi Kebijakan Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemungutan Retribusi Labuh Jangkar
DOI:
https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.123Kata Kunci:
Evaluasi, Retribusi, Labuh JangkarAbstrak
Pengelolaan sumber daya maritime menjadi aspek krusial dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, khususnya di wilayah Kepulauan Riau telah mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim melalui pemungutan labuh jangkar. Labuh jangkar merupakan suatu keadaan berlabuh dengan mengunakan jangkar dilaut dengan maksud tertentu. Kegiatan Labuh Jangkar kapal yang memanfaatkan wilayah perairan Kepulauan Riau dan tidak terdapatnya system pemungutan retribusi labuh jangkar kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dan menganalisis kewenangan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pungutan retribusi tersebut .
Referensi
Arianto, B. (2021), Pemetaan Konflik padaPengelolaan Labuh Jangkar Di Provinsi Kepulauan Riau. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemertintah, 6(1), 53-56
Cengkeng, A. (2020). Otonomi dan Desentralisasi menurut UUD 1945 ( Perbandingan antar sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 ). Jurnal Majelis, 2(1), 1-17A
Leks, E. M. (2013). Analisis dan Evaluasi Peraturan dan Perundang-undangan tentang perumahan rakyat. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 1-269
Manafi, R. M. (2021) Melabuh Jangkar Membangun Maritim, Kementrian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi
Naharuddin, (2020). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2019. Ilmu Pemerintahan, 06(2). 175-190
Poti, J. (2018). Membangun National Branding Image Kepulauan Riau Sebagai Poros Mritim Dunia, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 4(1), 1-13
Sholeh, C. Kurnianingsih, F. , Azizi, R., & Setiawan , R. (2023). Kebijakan dan Tata Kelola Maritim Provinsi Kepulauan Riau Menuju Poros Maritim Dunia. 5(3), 1-18
Siregar, H. A. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021. Journal of Development Economic and Social Studies, 2(1), 194-204
Sumadjoko, I. (2019). Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Kepulauan dan Implikasi Terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. Jurnal Desesntralisasi Fisikal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah, 5(5), 1-20
Wibowo, A., Prabawa, E., & Sugiarto, E. (2021). Manajemen Strategi Pengelolaan Sumber Daya Maritim di Indonesia. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi, 12(2), 163-170
William, D. (2018). Public Policy Analysis Integrated Approach (6th ed). Roultledge
Wirawan, R, mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 3(2), 301-312
Cengkeng, A. (2020). Otonomi dan Desentralisasi menurut UUD 1945 ( Perbandingan antar sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 ). Jurnal Majelis, 2(1), 1-17A
Leks, E. M. (2013). Analisis dan Evaluasi Peraturan dan Perundang-undangan tentang perumahan rakyat. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 1-269
Manafi, R. M. (2021) Melabuh Jangkar Membangun Maritim, Kementrian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi
Naharuddin, (2020). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2019. Ilmu Pemerintahan, 06(2). 175-190
Poti, J. (2018). Membangun National Branding Image Kepulauan Riau Sebagai Poros Mritim Dunia, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 4(1), 1-13
Sholeh, C. Kurnianingsih, F. , Azizi, R., & Setiawan , R. (2023). Kebijakan dan Tata Kelola Maritim Provinsi Kepulauan Riau Menuju Poros Maritim Dunia. 5(3), 1-18
Siregar, H. A. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021. Journal of Development Economic and Social Studies, 2(1), 194-204
Sumadjoko, I. (2019). Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Kepulauan dan Implikasi Terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. Jurnal Desesntralisasi Fisikal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah, 5(5), 1-20
Wibowo, A., Prabawa, E., & Sugiarto, E. (2021). Manajemen Strategi Pengelolaan Sumber Daya Maritim di Indonesia. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi, 12(2), 163-170
William, D. (2018). Public Policy Analysis Integrated Approach (6th ed). Roultledge
Wirawan, R, mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 3(2), 301-312
File Tambahan
Diterbitkan
2024-04-29
Cara Mengutip
Sapitri, I. ., Safitri, T. H. ., & Supratman, H. (2024). Evaluasi Kebijakan Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemungutan Retribusi Labuh Jangkar. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 5(1), 10–16. https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.123
Terbitan
Bagian
Artikel
