Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022)

Abstrak

Reformasi yang membawa semangat demokratisasi menjadi pintu masuk bagi terlaksananya desentralisasi di daerah. Sejak saat itu daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Namun desentralisasi kewenangan tidak diiringi dengan penerapan desentralisasi partai politik sampar ke daerah. Pimpinan partai di pusat sering membuat keputusan secara sentralistis seperti penentuan bakal calon kepala daerah. Partai politik di daerah menjadi tidak mandiri sehingga tidak mampu menjalankan fungsi rekrutmen dan lemahnya bargaining politik dalam negosiasi dalam koalisi. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik library research dengan mengumpulkan data dan fakta dari sumber yang relevan dengan tujuan menganalisis hubugan desentralisasi partai politik dengan pengisian jabatan wakil bupati Kampar periode sisa 2017-2022. Proses pengisian jabatan Wakil Bupati Kampar yang berlangsung rumit menunjukkan partai politik di daerah memiliki kelemahan dalam negosiasi ditambah ketidakmampuan menghadirkan kader emas. 6 partai politik Koalisi Kampar Maju yang mengusung pasangan Azis-Catur pada Pilkada Kampar 2017 dinilai gemuk sehingga perlu mempertimbangkan beragam pilihan dan kepentingan. UU Nomor 10 Tahun 2017 puntidak memberi batas waktu pengisian jabatan yang kosong sehingga partai politik koalisi tidak bekerja sesegera mungkin. Di sisi lain, banyak pihak yang menuntut percepatan pengisian jabatan wakil Bupati Kampar.