Analisis Network Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Bintan  (Studi Kasus : Desa Wisata Ekang Anculai)

Hafiani Septi Yendri; Yoggie Detra  Winata; Andi Wuleng  Matappa

doi:10.46730/japs.v5i1.120

Hafiani Septi Yendri Universitas Maritim Raja Ali Haji
Yoggie Detra Winata Universitas Maritim Raja Ali Haji
Andi Wuleng Matappa Universitas Maritim Raja Ali Haji

DOI: https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.120

Abstract

Konsep "desa wisata" mengacu pada pengembangan wilayah dengan tujuan menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Masyarakat desa diharapkan dapat berkembang dengan mengelola seluruh daya tarik wisata dengan benar. Pulau Bintan juga memiliki banyak desa wisata. Beberapa di antaranya adalah Desa Wisata Ekang Anculai dan Desa Wisata Pengudang, dan lain lain. Namun, data menunjukkan bahwa Pulau Bintan masih jauh dari jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan dengan daerah lainnya. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sistem pemerintahan berperan dalam pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Bintan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berarti bahwa hasilnya adalah data deskriptif. Sumber primer dan sekunder dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data menggunakan model proses analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan (Sugiyono, 2010:91). Pertama, data direduksi; ini berarti memilih dan merangkum data yang penting, lalu membuat kategori. Kedua, penyajian data, atau penampilan data, adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih terorganisir. Terakhir, penarikan atau verifikasi kesimpulan.

References

Ajis Setiawan, C. S. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Waduk Penjalin Di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan . Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi.
Andre Ariesmansyah, R. H. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. Jurnal El-Riyasah.
Aninda Diah Maharani Utami, D. H. (n.d.). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.
Bintan, P. K. (n.d.). pada Peraturan Bupati Bintan No.31 Tahun 2022 pada Bab V Pasal 10 dan Bab VI Pasal 12. .
Cintantya Andhita Dara Kirana, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. : Jurnal Administrasi Publik.
Dory Gurvantry, A. F. (2022). ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DESA WISATA. Jurnal of public Administration study.
Fajrina Risanti dan Fransisca Winarni, M. F. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA WUKIRSARI DI KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL. Collaborative Governance dalam....
Falda Wisnu Ardiansyah, H. P. (2022). ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI DEWA RUCI JATIMALANG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO.
Mahadiansar, A. F. (2022). Kajian Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Bintan Berbasis Network Governance dalam masa covid 19. Samudra Biru.
Prasetyo, N. D. (2022). ANALISIS PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LIMBASARI KECAMATAN BOBOTSARI .
Putri, R. A. (2022). Kajian Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Bintan Berbasis Network Governance dalam Masa COVID-19. In A. F. Mahadiansar, Kajian Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Bintan Berbasis Network Governance dalam Masa COVID-19. Yogyakarta: Samudra Biru.
Setyowati, A. M. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. Jurnal Kebijakan Publik.