Kinerja Ombudsman Perwakilan Riau Dalam Penanganan Keluhan Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Di Kota Pekanbaru
DOI:
https://doi.org/10.46730/japs.v3i2.79Kata Kunci:
Kinerja organisasi, Kinerja Ombudsman Perwakilan RiauAbstrak
Dengan Masih terjadinya Maladministrasi di bidang Pendidikan di Kota Pekanbaru, Ombudsman Perwakilan Riau berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yg terdapat di instansi pendidikan di Kota Pekanbaru. Pendidikan yang berkualitas merupakan tujuan yang sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Ombudsman Perwakila Riau pada penanganan keluhan pelayanan publik di bidang pendidikan serta apa saja yang menjadi faktor penghambat kinerja Ombudsman Perwakilan Riau. Konsep teori yg digunakan pada penelitian ialah indikator pengukuran kinerja dari Agus Dwiyanto (2006). Metode penelitian yang dipergunakan merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian adalah kinerja Ombudsman Perwakilan Riau sudah cukup bagus. Adapun yg menjadi faktor penghambat kinerja Ombudsman Perwakilan Riau adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber daya anggaran, dan kurangnya sarana dan prasarana.
Referensi
Andra, P., Sapitri, S., & Saputra, H. E. 2021. Ombudsman Performance Representative
Of Bengkulu Province Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu.
(1), 27–30.
Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV
Jejak.
Dwiyanto, A. 2006. Mewujudkan Good Goernance Melalui Pelayanan Publik.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hariani, D., & Irson Sitorus, T. Y. N. 2019. Analisis Kinerja Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Rangka Penanganan Laporan
Masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan
Administrasi Negara), 7(1), 32–46.
https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i01.34
Iriawan, H., Publik, A., & Biak, I. Y. 2019. Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan
Publik (Studi Kasus Uptb Samsat Kabupaten Biak Numfor ). 5, 128–141.
Irmandani, D. 2018. Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 6(3), 6.
Julaeha, S., Muhafidin, D., & Miradhia, D. 2021. Kinerja Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Dalam Penanganan Dugaan
Maladministrasi di Jawa Barat Tahun 2017-2018. Agustus, 13(1), 12.
Mayasari, R. 2021. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dan Model Penilaiannya.
Yogyakarta: Deepublish.
Nurjannah, & Saleh, R. 2019. Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Menjaga
Mutu Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP UNSYIAH, 4(1), 1–
Ridwan, M., & Mus’id, M. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi).
Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(2), 222.
https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6164
Suleman, S. 2018. Kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara dalam Mewujudkan
Pelayanan Publik yang Prima Di Kota Ternate. Aristo, 6(2), 262.
https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1023
Suryani, N. K., & John. 2018. Kinerja Organisasi. Yogyakarta: Deepublish.
Wardhana, A., Sari, A. P., & Limgiani. 2022. Manajemen Kinerja (Konsep, Teori, dan
Penerapannya). Bandung: Media Sains Indonesia.
